Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah menetapkan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi di Indonesia. Penetapan ini mencakup aset-aset digital yang telah memenuhi kriteria teknis dan prinsip syariah.
Sebanyak 501 aset kripto masuk dalam daftar yang dirilis Bappebti pada awal tahun 2025. Daftar tersebut mencerminkan komitmen pemerintah dalam mengatur dan mengawasi perdagangan aset digital yang sesuai dengan hukum Indonesia.
Dalam proses penetapan, Bappebti bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk Komite Fatwa dan Dewan Syariah Nasional. Kolaborasi ini bertujuan memastikan bahwa aset kripto yang masuk daftar halal telah melalui proses penilaian menyeluruh.
Beberapa aset kripto populer seperti Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), dan Solana (SOL) masuk dalam daftar aset yang diperbolehkan. Selain itu, terdapat juga aset kripto lokal yang mendapatkan persetujuan karena memenuhi syarat legal dan syariah.
Penilaian kehalalan aset kripto mempertimbangkan aspek teknologi, potensi penyalahgunaan, serta kesesuaian dengan prinsip-prinsip muamalah. Tim penilai mengevaluasi aspek transparansi dan tidak adanya unsur spekulasi berlebihan.
Aset yang mengandung unsur gharar, maysir, dan riba secara otomatis tidak masuk ke dalam daftar. Kriteria ini selaras dengan prinsip-prinsip yang digunakan dalam menentukan kehalalan produk keuangan syariah lainnya.
Bappebti secara berkala memperbarui daftar aset kripto halal untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan dinamika pasar. Pembaruan ini melibatkan proses evaluasi ulang terhadap aset yang telah terdaftar maupun aset baru yang diajukan.
Pelaku usaha di sektor aset digital wajib mengacu pada daftar resmi ini dalam menyediakan layanan perdagangan kepada masyarakat. Kewajiban ini bertujuan mencegah praktik investasi ilegal dan melindungi konsumen dari risiko yang tidak sesuai syariah.
Platform Kripto Diharapkan Lebih Selektif
Dengan adanya daftar ini, masyarakat Muslim di Indonesia dapat berinvestasi dalam aset digital tanpa khawatir melanggar prinsip agama. Pemerintah berharap daftar tersebut mendorong pertumbuhan industri kripto yang sehat dan sesuai nilai lokal.
Penerbitan daftar ini juga mendorong penyedia platform kripto untuk lebih selektif dalam menawarkan aset kepada pengguna. Penyedia layanan wajib menyaring aset yang tidak masuk daftar sebelum memberikan akses perdagangan.
Industri aset digital menunjukkan pertumbuhan pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Pemerintah merespons tren ini dengan memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap perdagangan aset kripto.
Selain aspek hukum, regulasi ini juga mempertimbangkan aspek edukasi dan literasi keuangan syariah. Tujuan dari kebijakan ini adalah membangun ekosistem investasi digital yang inklusif dan berkelanjutan.
Perusahaan penyedia layanan kripto yang ingin mendaftarkan aset baru harus melalui prosedur ketat dari Bappebti. Proses tersebut mencakup verifikasi teknis, kejelasan whitepaper, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah.
Bappebti membuka ruang evaluasi terhadap aset kripto baru yang menunjukkan potensi pertumbuhan dan kepatuhan regulasi. Evaluasi ini dilaksanakan dengan pendekatan multidisipliner dan melibatkan pemangku kepentingan terkait.
Daftar lengkap aset kripto halal dapat diakses melalui situs resmi Bappebti dan terus diperbarui sesuai perkembangan. Transparansi ini memungkinkan investor melakukan verifikasi sebelum mengambil keputusan investasi.
Dengan pendekatan regulatif yang jelas, Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mengintegrasikan aset digital dengan prinsip syariah. Upaya ini juga menunjukkan adaptasi terhadap transformasi teknologi finansial secara global.
